Kelompok 8

 

KURIKULUM 

BAB I
PENDAHULUAN

Kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan dalam suatu sistem pendidikan, karena itu kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengajaran pada semua jenis dan tingkat pendidikan. 

Secara umum tujuan dari pendidikan islam adalah mencetak generasi penerus yang memiliki kemampuan yang kafah yang mengejawantahkan nilai-nilai keislaman dengan tujuan akhir memperoleh kebahagian di dunia dan di akhirat.

Untuk mencapai tujuan Pendidikan Islam yang diharapkan sudah barang tentu kurikulum yang diformulasikannyapun harus mangacu pada dasar pemikiran yang islami pula, serta dari pandangan hidup dan pandangan tentang manusia (pandangan antropologi) serta diarahkan pada tujuan pendidikan yang dilandasi oleh kaidah-kaidah islami. 

BAB II

PEMBAHASAN

1.            A. Pengertian Kurikulum Pendidikan Islam

Secara etimologi kurikulum berasal dari bahasa Yunani, curir yang artinya pelari dan curure yang berarti jarak yang harus ditempuh oleh pelari. Istilah ini pada mulanya digunakan dalam dunia olahraga yang berarti a little racecourse (suatu jarak yang harus ditempuh dalam pertandingan olahraga).

Adapun secara terminologis, kurikulum adalah a plan for learning yang disiapkan dan direncanakan oleh para ahli pendidikan untuk pelajaran anak didik baik berlangsung di dalam kelas maupun di luar kelas.

Kurikulum dalam pendidikan Islam, dikenal dengan kata manhaj yang berarti jalan yang terang yang dilalui oleh pendidik bersama anak didiknya untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka.[1] Selain itu, kurikulum juga dapat dipandang sebagai suatu program pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai pendidikan.[2]

Sedangkan menurut Muhammad Omar Muhammad al Thoumy al Syaibany, kurikulum pendidikan Islam dikenal dengan istilah manhaj yang berarti jalan terang yang dilalui oleh pendidik bersama anak didiknya untuk mengembangkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap mereka.[3]

Pendidikan agama merupakan bagian integral dari pendidikan nasional, hal tersebut dijelaskan dalam UU Sistem Pendidikan Nasional pasal 37 ayat 1 bahwa "kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat antara lain pendidikan agama", termasuk salah satunya pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam dilaksanakan untuk mengembangkan potensi keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt. serta akhlak mulia.

Berdasarkan Pedoman Kurikulum Pendidikan Agama Islam tahun 2002, dinyatakan bahwa pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani ajaran agama Islam dengan disertai tuntutan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama hingga terwujud persatuan dan kesatuan bangsa.[4]

Dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa kurikulum pendidikan Islam pada hakekatnya merupakan kegiatan yang mencakup berbagai rencana kegiatan peserta didik yang terperinci berupa bentuk-bentuk materi pendidikan, saran-saran strategi belajar mengajar dan hal-hal yang mencakup pada kegiatan yang bertujuan mencapai tujuan yang diinginkan dengan mengacu pada nilai-nilai ajaran Islam.

Adapun ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam adalah sebagai berikut:

a.       Menonjolkan tujuan agama dan akhlak pada berbagai tujuan, kandungan, metode dan tehniknya yang bercorak agama.

b.      Memperhatikan dan membimbing segala pribadi peserta didik baik dari sisi intelektual, psikologis, sosial maupun spiritualnya.

c.       Memperhatikan keseimbangan berbagai aspek ilmu pengetahuan.

d.      Kurikulum yang disusun selalu disesuaikan denganb bakat dan minat peserta didik.

e.       Bersifat dinamis dan fleksibel yakni sanggup menerima perkembangan dan perubahan apabila dipandang perlu.[5]

B.   Asas-Asas  Kurikulum Pendidikan Islam

Muhammad al Thoumy al Syaibany mengemukakan asas-asas pembentuk kurikulum sebagai berikut:

1.         Asas religius/agama

Kurikulum pendidikan Islam yang diterapkan berdasarkan nilai-nilai ilahiyah sehingga dengan adanya dasar ini kurikulum diharapkan dapat menolong peserta didik untuk membina iman yang kuat, teguh terhadap ajaran agama, berakhlak mulia dan melengkapinya dengan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat.

2.         Asas falsafah

Asas ini memberikan arah tujuan pendidikan Islam. Dengan dasar filosofis maka kurikulum akan mengandung suatu kebenaran  terutama kebenaran di bidang nilai-nilai sebagai pandangan hidup yang diyakini sebagai suatu kebenaran.

3.         Asas Psikologis

Asas ini mempertimbangkan tahapan kejiwaan peserta didik, yang berkaitan dengan perkembangan jasmaniah, intelektual, bahasa, emosi dan lain-lain, sehingga dengan landasan ini kurikulum bisa memberikan peluang belajar bagi anak-anak dan bagaimana belajar itu berlangsung, serta dalam keadaan bagaimana anak itu bisa memberikan hasil yang sebaik-baiknya.

4.         Asas Sosiologis

Kurikulum diharapkan turut serta dalam proses kemasyarakatan terhadap peserta didik, penyesuaian mereka dengan lingkungannya, pengetahuan dan kemahiran yang akan menambah produktifitas dan keikutsertaan mereka dalam membina umat dan bangsanya.[6]

Selanjutnya perlu ditekankan bahwa satu asas dengan asas lainnya merupakan suatu kesatuan yang integral sehingga dapat membentuk kurikulum pendidikan Islam yang terpadu, yaitu kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pengembangan anak didik dalam unsur ketauhidan, keagamaan, pengembangan pribadinya sebagai individu dan pengembangannya dalam kehidupan sosial.

C. Prinsip Kurikulum Pendidikan Agama Islam

 Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Prinsip Fleksibilitas Program

Dalam prinsip ini metode-metode yang dipakai harus sesuai dengan bahan pelajaran dan kematangan siswa, misalnya seorang guru mengajar melalui contoh tertentu, maka contoh itu hendaknya pernah diketahui, dialami, dirasakan oleh siswa, dengan kata lain contoh yang terdapat dalam kehidupan anak sehari-hari. Fleksibel di sisni juga berarti fleksibel dalam memilih dalam memilih program pendidikan, fleksibel dalam mengembangkan program pengajaran dan pengembangankurikulum 

2. Prinsip Berorientasi Pada Tujuan,

Prinsip ini menghendaki bahwa dalam pembentukan kurikulum harus berorientasi pada tujuan, dalam hal ini adalah mencetak akan didik menjadi pribadi atau individu yang memiliki wawasan yang luas baik yang berbasis umum maupun yang berbasis agama. 

3. Prinsip Efisien dan Efektivitas

Dalam prinsip ini, pembentukan kurikulum didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan atas kemampuan dan daya tahan siswa dalam menerima pelajaran, waktu yang digunakan untuk mendidk harus dimanfaatkan seoptimal mungkin berdasarkan efesiensi waktu dan efektifitas pembelajaran 

4. Prinsip Kontinuitas

Dalam GBHN telah dinyatakan pendidkan itu berlangsung seumur hidup, oleh karena itu penyusunan kurikulum harus kontinu dan selalu diingat hubungan yang bersifat hierarkis yang fungsional harus mendapatkan perhatiian untuk ketiga tingkatan sekolah (ibtidaiyah, tsanawiyah dan aliyah) lebih-lebih bidang study yang menganut pendekatan spiritual seperti agama dan pengetahuan sosial, perluasan serta pengalaman dari suatu pokok bahasan disusun dalam satu rencana dan sistematis.

D.   Isi Kurikulum Pendidikan Islam

Materi pembelajran yang terdapat dalam kurikulum pendidikan Islam pada masa sekarang nampaknya semakin luas. Hal ini karena dipicu oleh kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya, selain juga semakin beratnya beban yang ditanggung oleh pihak sekolah sebagai penyelenggata pendidikan.

Oleh karena tuntutan perkembangan yang demikian pesatnya maka para perancang kurikulum pendidikan Islam juga dituntut untuk memperluas cakupan yang terkandung dalam kurikulum pendidikan Islam, antara lain berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran dan pendidikan.

Sebagaimana dikutip oleh al Abrasyi, bahwa Kurikulum Pendidikan Islam terbagi dalam dua tingkatan, yaitu:Tingkatan pemula (manhaj ibtida’i) yang mencakup materi kurikulum pemula difokuskan pada pembalajaran al Qur’an dan as Sunnah, dan tingkatan atas (manhaj ‘ali) yakni kurikulum yang mempunyai dua kualifikasi, yaitu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan dzatnya sendiri , seperti ilmu syari’ah yang mencakup fiqh, tafsir, hadits, ilmu kalam dan ilmu- ilmu yang ditujukan untuk ilmu-ilmu lain, dan bukan berkaitan dengan dzatnya sendiri, seperti, ilmu bahasa, matematika dan mantiq (logika).[7]

E. Fungsi Kurikulum Pendidikan Agama Islam

Adapun fungsi kurikulum dalam pendidikan agama Islam antara lain:

a. Sebagai alat untuk mencapai tujuan dan untuk menempuh harapan manusia sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan.

b. Sebagai pedoman dan program yang harus dilakukan oleh pelaku-pelaku pendidikan.

c. Sebagai fungsi kesinambungan untuk persiapan pada jenjang sekolah berikutnya dan penyiapan tenaga kerja.

d. Sebagai standar dalam penilaian kriteria keberhasilan suatu proses pembelajaran, dan sekaligus sebagai batas program kegiatan.

2. Manajemen Perencanaan Kurikulum Pendidikan Agama Islam

Berkenaan dengan perencanaan kurikulum ini, pemerintah pusat mengeluarkan pedoman-pedoman  umum yang harus diikuti oleh sekolah untuk menyusun perencanaan yang sifatnya operasional di sekolah, pedoman tersebut antara lain berupa: [8]

1.        Struktur program

Struktur program adalah susunan bidang pelajaran yang harus dijadikan pedoman pelaksanaan kurikulum di suatu jenis dan jenjang sekolah. yakni terkait dengan komponen jenis-jenis program pendidikan, bidang studi untuk masing-masing jenis progam, satuan waktu pelaksanaan (semesteran), alokasi waktu untuk tiap bidang studi tiap satuan waktu pelaksanaan, dan jumlah jam pelajaran per minggu.

2.    Penyusunan jadual pelajaran

Jadual pelajaran adalah urut-urutan mata pelajaran sebagai pedoman yang harus diikuti dalam pelaksanaan pemberian pelajaran. Jadual bermanfaat sebagai pedoman bagi guru, siswa, maupun kepala sekolah.

3.    Penyusunan rencana kerja sekolah

Menyusun rencana kerja sekolah untuk periode satu tahun merupakan bagian manajemen kurikulum terpenting yang harus sudah tersusun sebelum tahun ajaran baru. Rencana kerja ini tertuang dalam  kalender akademik, kalender pendidikan, atau kalender sekolah.

Tujuan penyusunan kalender akademik adalah agar pengunaan waktu selama satu tahun terbagi secara merata dan sebaik-baiknya untuk peningkatan mutu pendidikan.

4.   Pembagian tugas guru

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembagian tugas guru adalah sbb:

a.       Bidang keahlian yang dimiliki oleh guru.

b.      Sistem guru kelas dan sistem guru bidang studi.

c.       Formasi, yakni susunan jatah petugas sesuai dengan banyak dan jenis tugas yang akan dipikul      

d.      Bahan tugas guru menurut ketentuan yaitu 24 jam per minggu.

e.       Kemungkinan adanya perangkapan tugas mengajar mata pelajaran lain jika masih kekurangan guru. 

f.       Masa kerja dan pengalaman mengajar guru dalam bidangnya.

5.    Pengaturan atau penempatan peserta didik dalam kelas

Pengaturan siswa menurut kelasnya sebaiknya sudah ditentukan bersama waktu dengan pendaftaran ulang siswa. Langkah pertama yang dilakukan guru saat menerima tugas untuk tahun ajaran baru adalah mempersiapkan segala sesuatu agar apabila sudah sampai saatnya mengajar tinggal memusatkan perhatian pada lingkup yang khusus  yaitu interaksi belajar mengajar.

Perencanaan kurikulum memiliki beberapa fungsi di antaranya;

1.      sebagai pedoman atau alat manajemen, yang berisi tentang petunjuk tentang jenis dan sumber peserta yang diperlukan, media penyampaiannya, tindakan yang perlu dilakukan, sumber biaya, tenaga, sarana yang diperlukan sistem kontrol dan evaluasi, peran unsur-unsur ketenagaan untuk mencapai tujuan manajemen organisasi,

2.      sebagai penggerak roda organisasi dan tata laksana untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat sesuai dengan tujuan organisasi,

3.      sebagai motivasi untuk melaksanakan sistem pendidikan sehingga mencapai hasil optimal.

3.Mengevaluasi Kurikulum

Evaluasi merupakan bagian dari kurikulum yang berupa penilaian untuk mengetahui seberapa jauh tujuan-tujuan pendidikan tersebut dapat dicapai, timbale balik yang dapat kita peroleh, yaitu apabila dari hasil evaluasi diketahui tingkat pencapaiannya rendah, maka haruslah ada intropeksi diri dimana kekeliruan yang telah kita perbuat.

Dengan demikian evaluasi dapat dipandang dalam dua fungsi, yaitu :

a.       Sebagai upaya guna mengetahui seberapa jauh tujuan pendidikan tercapai.

b.      Sebagai alat Peneguhan,[9] artinya dapat digunakan untuk mengekalkan tingkah laku yang diinginkan oleh pendidikan, baik dengan ganjaran maupuan ujian.

Langkah yang harus ditempuh seorang pendidik dalam mengevaluasi adalah menetapkan apa yang menjadi sasaran evaluasi tersebut. Sasaran evaluasi sangat penting untuk diketahui supaya memudahkan pendidik dalam menyusun alat-alat evaluasinya

Pada umumnya ada tiga sasaran pokok evaluasi, yaitu:

1.      Segi tingkah laku, artinya segi-segi yang menyangkut sikap, minat, perhatian, keterampilan murid sebagai akibat dari proses belajar mengajar.

2.      Segi pendidikan, artinya penguasaan pelajaran yang diberikan oleh guru dalam proses belajar mengajar.

3.      Segi yang menyangkut proses belajar mengajar yaitu bahwa proses belajar mengajar perlu diberi penilaian secara obyektif dari guru. Sebab baik tidaknya proses belajar mengajar akan menentukan baik tidaknya hasil belajar yang dicapai oleh murid

BAB III

PENUTUP

Salah satu tujuan pendidikan adalah mencetak generasi yang cerdas, karena itu rancangan evalusi yang matang dan komplit diperlukan demi tercapainya tujuan pendidikan. Evaluasi haruslah membantu pengajaran dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Mengutip ungkapan Lehman dan Mehrens “to teach without testing is unthinkable”, desain evaluasi yang konprehensif akan mewujudkan suatu tujuan yang tidak hanya menilai ketrampilan, pengetahuan, namun juga apresiasi, sikap, minat, dan hal-hal lain.

Akhirnya, pemakalah dapat berkesimpulan bahwa evaluasi sebagai penentuan terhadap sejauh mana pencapaian pembelajaran harus benar-benar menjadi instruktur penting dalam komponen pendidikan, karena kemajuan barometernya adalah evaluasi yang benar. Skala evaluasi yang akan menentukan arah perubahan. Program-program evaluasi harus dijalankan dengan tepat untuk mencapai tujuan di atas.

DAFTAR PUSTAKA

Omar Mohammad Al-Toumy A-Syaibany, Falsafah Pendidikan Islam, (Terj.Hassan Langgulung), (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 478.

M. Asrori Ardiansyah, “Pengertian Pendidikan Agama Islam”  www.kabar-pendidikan. blogspot.com (3 November 2011).

Abdul Azis, Filsafat Pendidikan Islam, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2006, hlm. 159.

Muhammad Athiyah al-Abrasy, Tarbiyah Islamiyah wa falasifuha, Kairo: al- Habibi, 1969,

Yusuf Mu’allim “Manajemen dan Perencanaan Kurikulum http://paiinisnujepara. blogspot.com / 2010 /10 / manajemen-dan-perencanaan-kurikulum-di.html. (3 November 2011).

Abdullah Syukri Zarkasyi, Gontor dan Pembaharuan Pendidikan Pesantren, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2005

Disusun Oleh : Dodi Hertanto & Muhammad Suparji

Kelompok 2

 ORGANISASI

BAB I

1.      Pendahuluan.

Makalah organisasi masalah perilaku tentang manajemen budaya komunikasi struktur pengembangan teori prilaku kepemimpinan tentang. Contoh hukum pendidikan indonesia manajemen masalah sosial ekonomi islam sistem perilaku budaya laporan? Penelitian komputer lingkungan manajemen perusahaan komunikasi agama ilmu informasi kesehatan politik sosial.

Pengertian teori budaya manusia negara sistem informasi teknologi indonesia artikel penelitian contoh akuntansi bisnis. Organisasi internasional komunikasi pemasaran pembangunan perkembangan sejarah penelitian administrasi kepemimpinan makalah keuangan.

Masyarakat perusahaan psikologi sosiologi teori jurnal sosial etika jaringan kebudayaan kewirausahaan pengembangan. Sistem artikel definisi jurnal kepemimpinan ilmiah industri islam sosial perubahan tentang konflik lingkungan analisis. Perencanaan perilaku makalah organisasi sdm teknologi informasi masalah politik kerja pendidikan pengertian. Fungsi judul kasus kesehatan masyarakat peranan dasar kepemimpinan dalam konflik psikologi sejarah jurnal.

Politik konsep antropologi artikel motivasi masalah masalah sosial motivasi bisnis negara politik administrasi etika jurnal kehidupan. Adalah sistem informasi strategi tugas perubahan sosial skripsi ekonomi perkembangan analisis arti perencanaan proses buku. Proposal pemasaran proposal ilmu nilai aspek adalah sosiologi tentang kewirausahaan jurnal masalah sosial artikel laporan penelitian.

2.      Latar Belakang Masalah

Setiap organisasi, baik yang berorientasi pada keuntungan maupun organisasi yang tidak berorientasi pada keuntungan dapat dipastikan mempunyai suatu unit khusus yang bertugas dalam bidang administrasi. Dengan kata lain setiap organisasi pasti memerlukan suatu unit yang mengelola segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan administrasi yang pada akhirnya akan berhubungan dengan kegiatan kearsipan. Jadi kegiatan administrasi pada dasarnya adalah menghasilkan, menerima, mengolah dan menyimpan berbagai surat, laporan, ormulir dan sebagainya ( Agus Sugiarto, 2005:2)

Kegiatan organisasi memerlukan data dan informasi, yang salah satu sumber data tersebut adalah arsip. Dalam Undang-undang no.43 tahun 2009 tentang kearsipan pasal 1 disebutkan bahwa pengertian arsip adalah sebagai berikut : rekaman atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3.      Rumusan Masalah.

1.Pengertian Organisasi

2.Struktur organisasi

3.Budaya organisasi,birokrasi,sistem,administrasi

4.Sentralisasi dan disentralisasi

5.Macam-macam organisasi

6.Learning organization

7.Visi,misi dalam organisasi

BAB II

PEMBAHASAN

1.     Pengertian Organisasi

            Organisasi dalam bahasa yunani berasal dari kata organon yang berarti alat. Pengertian organisasi telah banyak disimpulkan oleh banyak para ahli, tetapi pada dasarnya tidak ada perbedaan  prinsip, dan sebagai bahan perbandingan, berikut disampaikan beberapa pengertian organisasi menurut para ahli.

1.      Prof. Dr. Prajudi Atmosudirdjo (1976) menuturkan, “struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompoK orang pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama sama mencapai tujuan tertentu.

2.      Robins,S.P., (1986) “organisasi adalah suatu sistem yang terdiri atas pola aktivitas kerja sama yang dilakukan secara teratur dan berulang–ulang oleh sekelompok orang untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu.

            Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sekumpulan orang dapat dikatakan sebagai organisasi jika memenuhi berberapa unsur pokok, yaitu:

1.      Organisasi merupakan sistem;

2.      Adanya pola aktivitas;

3.      Adanya sekelompok orang;

4.      Adanya tujuan yang telah ditetapkan;

5.      Kerja sama;

6.      Sistem koordinasi;

7.      Pembagian tugas dan tanggung jawab;

8.      Sumber daya organisasi

Sebuah organisasi dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat.  Organisasi yang dianggap baik adalah organisasi yang dapat diakui keberadaannya oleh masyarakat disekitarnya, karena memberikan kontribusi seperti; pengambilan sumber daya manusia dalam masyarakat sebagai anggota-anggotanya sehingga menekan angka pengangguran.

Organisasi adalah wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya belum dapat dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri. (James L. Gibson, 1986).

Pada dasarnya orang tidak bisa hidup sendiri. Sebagian besar tujuannya dapat terpenuhi apabila ada interaksi publik dengan orang lain. Sebagai makhluk publik, manusia tidak bisa hidup sendiri karena manusia memiliki kebutuhan terhadap manusia lainnya. Karena itulah biasanya manusia berkumpul dan membentuk kelompok, yang disebut dengan organisasi, seperti : Karang Taruna, perusahaan, kerajaan, publik dan lain sebagainya.

Bahkan sekelopok kejahatan pun pada dasarnya juga adalah sebuah organisasi, dimana mereka bergabung dan berkumpul karena memiliki tujuan dan kepentingan yang sama. Organisasi yang paling kecil yang kerap kita jumpai adalah keluarga. Keluarga pada hakikatnya adalah sebuah organisasi. Keluarga adalah satuan organisasi terkecil yang pertama  kali dikenal oleh setiap manusia.

2.     Struktur Organisasi

            Struktur organisasi adalah susunan komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi). Selain dari pada itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi-spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan.

            Struktur Organisasi sangat penting untuk dapat dipahami oleh semua komponen dalam rangka menciptakan sistem kerja yang efektif dan efesien. Struktur organisasi merupakan deskripsi bagaimana organisasi membagi pekerjaan dan melaksanakan tugas atau pekerjaannya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Struktur organisasi juga mengatur siapa yang melaksanakan tugas dan pekerjaan itu. Selain membagi dan mengatur tugas dan pekerjaan yang diemban oleh organisasi, struktur organisasi juga menggambarkan hubungan organisasi secara internal maupun eksternal.

Contoh struktur organisasi:

 

3.     Budaya Organisasi, Birokrasi, Sistem dan  Administrasi

I.        Budaya Organisasi

Adapun pengertian budaya organisasi, yaitu sebagai berikut:

1.      Peter F.Drucker mengatakan bahwa budaya organisasi adalah pokok penyelesaian masalah-masalah eksternal dan internal yang pelaksanaannya dilakukan secara konsisten oleh suatu kelompok,kemudian mewariskannya kepada anggota-anggota baru sebagai cara yang tepat untuk memahami,memikirkan dan merasakan terhadap masalah-masalah yang terkait.

2.      Robins mengatakan bahwa budaya organisasi adalah filosofi dasar yang memberikan arahan bagi kebijakan organisasi dalam pengelolaan karyawan dan nasabah.

Robins memberikan tujuh karakteristik budaya organisasi, yaitu sebagai berikut.

1.   Inovasi dan keberanian mengambil resiko

2.   Perhatian terhadap detail

3.   Berorientasi pada hasil

4.   Berorientasi kepada manusia

5.   Berorientasi pada tim

6.   Agresivitas

7.   Stabilitas

a.      Sumber-sumber Budaya Organisas1.

Menurut Tosi, Rizzo, Carrol seperti yang dikutip oleh Munandar (2001:264), budaya organisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1.      Pengaruh umum dari luar yang luas mencakup faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan atau hanya sedikit dapat dikendalikan oleh organisasi.

2.      Pengaruh dari nilai-nilai yang ada di masyarakat, keyakinan-keyakinan dn nilai-nilai yang dominan dari masyarakat luas misalnya kesopansantunan dan kebersihan.

3.      Faktor-faktor yang spesifik dari organisasi. Organisasi selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam mengatasi baik masalah eksternal maupun internal organisasi akan mendapatkan penyelesaian-penyelesaian yang berhasil. Keberhasilan mengatasi berbagai masalah tersebut merupakan dasar bagi tumbuhnya budaya organisasi.

b.      Fungsi Budaya Organisasi

Menurut Robbins (1996 : 294), fungsi budaya organisasi sebagai berikut :

a)      Budaya menciptakan pembedaan yang jelas antara satu organisasi dan yang lain.

b)      Budaya membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi.

c)      Budaya mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih luas daripada kepentingan diri individual seseorang.

d)      Budaya merupakan perekat faktor yang membantu mempersatukan organisasi itu dengan memberikan standar-standar yang tepat untuk dilakukan oleh karyawan.

e)      Budaya sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku karyawan.

II.      Birokrasi.

                Birokrasi berasal dari kata bureaucracy (bahasa inggris bureau + cracy), diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, dimana lebih banyak orang berada ditingkat bawah dari pada tingkat atas, biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya administratif maupun militer.

            Pada rantai komando ini setiap posisi serta tanggung jawab kerjanya dideskripsikan dengan jelas. Organisasi ini pun memiliki aturan dan prosedur ketat sehingga cenderung kurang fleksibel.

Birokrasi adalah alat kekuasaan bagi yang menguasainya, dimana para pejabatnya secara bersama-sama berkepentingan dalam kontinuitasnya. Ditinjau dari sudut etimologi, maka perkataan birokrasi berasal dari kata bureau dan kratia (Yunani), bureau artinya meja atau kantor dan kratia artinya pemerintahan. Jadi birokrasi berarti pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dari meja ke meja. Max Weber memandang Birokrasi sebagai suatu istilah kolektif  bagi suatu badan yang terdiri atas pejabat-pejabat atau sekelompok yang pasti dan jelas pekerjaannya serta pengaruhnya dapat dilihat pada semua macam organisasi.

Secara teoritis birokrasi adalah alat kekuasaan untuk menjalankan keputusan-keputusan politik, namun dalam prakteknya birokrasi telah menjadi kekuatan politik yang potensial yang dapat merobohkan kekuasaan. Birokrasi juga merupakan alat politik untuk mengatur dan mewujudkan agenda-agenda politik, sifat kekuasaan aparat birokrasi sebenarnya bukan tanpa kendali tetapi tetap dibatasi oleh perangkat kendali dari luar dan dari dalam. Birokrasi juga dapat dibedakan dengan dua tipe, yaitu tipe birokrasi klasik dan birokrasi perilaku.

Birokrasi juga dimaksudkan untuk mengorganisir secara teratur suatu pekerjaan yang dilakukan banyak orang, birokrasi adalah tipe dari suatu organisasi untuk mencapai tugas-tugas administrasi besar dengan cara mengkoordinasi secara sistematis atau teratur pekerjaan dari banyak orang. Birokrasi sebagai suatu sistem kerja dimaksudkan sebagai sistem kerja yang berdasarkan atas tata hubungan kerja sama antara jabatan-jabatan secara langsung mengenai persoalan yang formil menurut prosedur yang berlaku, tanpa pamrih dan prasangka.

III.    Sistem

            Sistem berasal dari bahasa Latin (systēma) dan bahasa Yunani (sustēma) adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi. Istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, di mana suatu model matematika seringkali bisa dibuat.

            Kata "sistem" banyak sekali digunakan dalam percakapan sehari-hari, dalam forum diskusi maupun dokumen ilmiah. Kata ini digunakan untuk banyak hal, dan pada banyak bidang pula, sehingga maknanya menjadi beragam. Dalam pengertian yang paling umum, sebuah sistem adalah sekumpulan benda yang memiliki hubungan di antara mereka.

            Setiap organisasi baik formal maupun informal, akan menganut suatu sistem yang mengatur bagaimana cara organisasi mencapai tujuannya. Untuk itulah setiap organisasi memiliki peraturan-peraturan yang merefleksikan kepentingan-kepentingan organisasi. Sistem pada organisasi itu dapat berupa anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan khusus, prosesdur dan peraturan lainnya. 

Pada organisasi yang paling kecil, yaitu keluarga, pada dasarnya juga memiliki peraturan-peraturan  sekalipun tidak sekompleks peraturan pada organisasi besar. Sistem yang dianut oleh organisasi inilah yang mengatur setiap gerak dan tindak tanduk organisasi.

Apabila sistem tersebut dipandang perlu untuk diperbaiki, maka sistem tersebut bisa diperbaiki agar kembali sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan organisasi. Organisasi yang diatur oleh sistem (ruled by system), memiliki sistem yang berkesinambungan sekalipun ada orang yang keluar/masuk ke dalam organisasi.

Sistem organisasi terbagi dalam komponen penyusun yang saling berikatan yaitu :

·         Input

·         Proses

·         Output

·         Feedback

IV.    Administrasi.

            Administrasi pengertian sehari-hari sering disamakan dengan tata usaha, yailu berupa kegiatan mencatat, mengumpulkan dan menyimpan suatu kegiatan atau hasil kegiatan untuk membantu pimpinan dalam mengambil keputusan.

            Penjelasan di atas adalah definisi administrasi dalam arti sempit yang masih banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Suatu contoh, sebuah koran/majalah/tabloid membubuhkan alamatnya dengan “Kantor redaksi Administrasi”. Yang dimaksud oleh lembaga pers di atas lak lain adalah tata usaha. Definisi administrasi terkadang dipersempit lagi dan disamakan dengan keuangan. Misalnya seorang pegawai kantor berucap “bereskan dulu urusan administrasimu” yang dimaksud dengan administrasi oleh si pegawai adalah keuangan. –

Definisi administrasi secara luas adalah :

1.      Suatu proses yang pada umumnya terdapat pada semua usaha kelompok. negara atau swasta, militer atau sipil, besar atau kecil dan sebagainya.

2.      Perencanaan,   pengorganisasian,   memberikan   komando, koordinasi dan mengadakan pengawasan.

3.      Kegiatan suatu kelompok yang mengadakan kerjasama untuk menyeiesaikan tujuan bersama.

4.      Bimbingan. kepemimpinan dan pengawasan daripada usaha-usaha kelompok individu terhadap tercapainya tujuan bersama.

a.      Unsur-Unsur Administrasi

Tampaknya terjadi kontradeksi dalam pengertian administrasi tersebut, tetapi dari uraian-uraian itu dapat ditarik kesimpulan makna yang terkandung dalam administrasi, yaitu :

Adanya usaha atau aktivitas kelompok manusia yang terdiri dari 2 orang atau lebih.

Adanya organisasi atau wadah kerjasama.

Adanya perencanaan, bimbingan, kepemimpinan, koordinasi dan pengawasan.

Adanya tujuan.           

Peralatan dan perlengkapan.

b.      Macam-Macam Administrasi

                Dari segi perkembangannya, administrasi dapat dibagi atas dua bagian besar, yaitu administasi negara dan niaga.Administrasi negara ialah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara.

Administrasi niaga ialah keseluruhan kegiatan mulai dari produksi barang dan/atau jasa sampai tibanya barang atau jasa tersebut di tangan konsumen.

4.     Sentralisasi Dan Disentralisi.

a.      Sentralisasi

Dalam manajemen pendidikan dikenal dua mekanisme pengaturan, yaitu sistem sentralisasi dan desentralisasi. Dalam sistem sentralisasi, segala sesuatu yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan diatur secara ketat oleh pemerintah pusat. Sementara dalam sistem desentralisasi, wewenang pengaturan tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Kedua sistem tersebut dalam prakteknya tidak berlaku secara ekstrem, tetapi dalam bentuk kontinum; dengan pembagian tugas dan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (lokal).

Hal ini juga berlaku dalam manajemen pendidikan di Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan UUSPN 1989 bahwa pendidikan nasional diatur secara terpusat (sentralisasi), namun penyelenggaraan satuan dan kegiatan pendidikan dilaksanakan secara tidak terpusat (desentralisasi). Hal tersebut cukup beralasan karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan sehingga untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dan mengurangi segi-segi negatif, pengelolaan pendidikan tersebut memadukan sistem sentralisasi dan desentralisasi.

1. Konsep sentralisasi pendidikan

            Sentralisasi adalah seluruh wewenang terpusat pada pemerintah pusat. Daerah tinggal menunggu instruksi dari pusat untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah digariskan menurut Undang-Undang.

Menurut ekonomi manajemen sentralisasi adalah memusatkan semua wewenang kepada sejumlah kecil manager atau yang berada di suatu puncak pada sebuah struktur organisasi. Sentralisasi banyak digunakan pemerintah sebelum otonomi daerah. Kelemahan sistem sentralisasi adalah dimana sebuah kebijakan dan keputusan pemerintah daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada di pemerintah pusat sehingga waktu untuk memutuskan suatu hal menjadi lebih lama.

            Indonesia sebagai negara berkembang dengan berbagai kesamaan ciri sosial budayanya, juga mengikuti sistem sentralistik yang telah lama dikembangkan pada negara berkembang. Konsekuensinya penyelenggaraan pendidikan di Indonesia serba seragam, serba keputusan dari atas, seperti kurikulum yang seragam tanpa melihat tingkat relevansinya bagi kehidupan anak dan lingkungannya.

            Dengan adanya sentralisasi pendidikan telah melahirkan berbagai fenomena yang memperhatikan seperti :

a)      Totaliterisme penyelenggaraan pendidikan

b)      Keseragaman manajemen, sejak dalam aspek perencanaan, pengelolaan, evaluasi, hingga model pengembangan sekolah dan pembelajaran.

c)      Keseragaman pola pembudayaan masyarakat

d)      Melemahnya kebudayaan daerah

e)      Kualitas manusia yang robotik, tanpa inisiatif dan kreatifitas.

            Dengan demikian, sebagai dampak sistem pendidikan sentralistik, maka upaya mewujudkan pendidikan yang dapat melahirkan sosok manusia yang memiliki kebebasan berpikir, mampu memecahkan masalah secara mandiri, bekerja dan hidup dalam kelompok kreatif penuh inisiatif dan impati, memiliki keterampilan interpersonal yang memadai sebagai bekal masyarakat menjadi sangat sulit untuk di wujudkan.

b.      Desentralisasi

                Desentralisasi di Indonesia sudah ada cukup lama, dimulai sejak tahun 1973, yaitu sejak diterbitkannya UU no. 5 tahun 1973 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah otonomi dan pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas pusat dan daerah. Dan terdapat pula pada PP No. 45 tahun 1992 dan dikuatkan lagi melalui PP No. 8 tahun 1995. Menurut UU No.22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, desentralisasi dikonsepsikan sebagai penyerahan wewenang yang disertai tanggung jawab pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom.

Beberapa alasan yang mendasari perlunya desentralisasi :

a)      Mendorong terjadinya partisipasi dari bawah secara lebih luas.

b)      Mengakomodasi terwujudnya prinsip demokrasi.

c)      Mengurangi biaya akibat alur birokrasi yang panjang sehingga dapat meningkatkan efisiensi.

d)      Memberi peluang untuk memanfaatkan potensi daerah secara optimal.

e)      Mengakomodasi kepentingan politik.

f)       Mendorong peningkatan kualitas produk yang lebih kompetitif.

Desentralisasi Community Based Education mengisyaratkan terjadinya perubahan kewenangan dalam pemerintah antara lain :

a)      Perubahan berkaitan dengan urusan yang tidak diatur oleh pemerintah pusat, secara otomatis menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, termasuk dalam pengelolaan pendidikan.

b)      Perubahan berkenaan dengan desentralisasi pengelolaan pendidikan. Dalam hal ini pelempahan wewenang dalam pengelolaan pendidikan dari pemerintah pusat ke daerah otonom, yang menempatkan kabupaten/kota sebagai sentra desentralisasi.

            Desentralisasi adalah pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada orang-orang pada level bawah ( daerah ). Pada sistem pendidikan yang terbaru tidak lagi menerapkan sistem pendidikan sentralisasi, melainkan sistem otonomi daerah atau OTDA yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan yang tadinya diputuskan seluruhnya oleh pemerintah pusat. 

1.      Mengapa perlu desentralisasi pendidikan?

            Pendidikan dan secara khusus lagi sekolah yang selama ini dikelola secara sentralistik justru menimbulkan banyak masalah. Maka sekolah yang memiliki karakteristik seperti itu harus didesentralisasikan. Salah satu model desentralisasi pendidikan adalah Manajemen Berbasis Sekolah (School Based Management).

            Banyak pakar dan pemerhati pendidikan menyumbangkan pikirannya untuk mengkaji model MBS yang cocok dengan kondisi negeri ini. Namun jarang sekali yang menyinggung masalah isi (content) yang tak lain merupakan hakikat desentralisasi itu sendiri. Hakikat desentralisasi pendidikan adalah “apa dan kepada siapa” (what and to whom) dan bukan aturan-aturannya (regulation).

            Menurut Wohlstetter dan Mohrman (1993) terdapat empat sumber daya yang harus didesentralisasikan yaitu power/authority, knowledge, information dan reward. 

Pertama, kekuasaan/kewenangan (power/authority) harus didesentralisasikan ke sekolah-sekolah secara langsung yaitu melalui dewan sekolah.

Kedua, pengetahuan (knowledge) juga harus didesentralisasikan sehingga sumberdaya manusia di sekolah mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi kinerja sekolah.

Ketiga, hakikat lain yang harus didensentralisasikan adalah informasi (information).

Keempat, pengahargaan (reward) adalah hal penting lainnya yang harus didesentralisasikan.

Dengan mendesentralisasikan empat bidang tersebut diharapkan tujuan utama MBS akan tercapai. Tujuan utama MBS tak lain adalah meningkatkan kinerja sekolah dan terutama meningkatkan kinerja belajar siswa menjadi lebih baik.

                        Sedikitnya terdapat empat hal yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan desentralisasi berhasil, yaitu:

1)      pertauran perundang-undangan yang mengatur desenralisasi pendidikan dari tingkat daerah, provinsi sampai tingkat kelembagaan

2)      pembinaan kemampuan daerah

3)      pebentukan perencanaan unit yang bertanggung jawab untuk menyusun perencanaan penddikan

4)      perangkat sosial, berupa kesiapan masyarakat setempat untuk menerima dan membantu menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan desentralisasi tersebut.

Dari beberapa pengalaman di negara lain, kegagalan desentralisasi di akibatkan oleh beberapa hal :

a)      Masa transisi dari sistem sentralisasi ke desentralisasi memungkinkan terjadinya perubahan secara gradual dan tidak memadai serta jadwal pelaksanaan yang tergesa-gesa.

b)      Kurang jelasnya pembatasan rinci kewenangan antara pemerintah pusat, propinsi dan daerah.

c)      Kemampuan keuangan daerah yang terbatas.

d)      Sumber daya manusia yang belum memadai.

e)      Kapasitas manajemen daerah yang belum memadai.

f)       Restrukturisasi kelembagaan daerah yang belum matang.

g)      Pemerintah pusat secara psikologis kurang siap untuk kehilangan otoritasnya.

Selain dampak negatif tentu saja desentralisasi pendidikan juga telah membuktikan keberhasilannya antara lain:

a)      Mampu memenuhi tujuan politis, yaitu melaksanakan demokratisasi dalam pengelolaan pendidikan.

b)      Mampu membangun partisipasi masyarakat sehingga melahirkan pendidikan yang relevan, karena pendidikan benar-benar dari oleh dan untuk masyarakat.

c)      Mampu menyelenggarakan pendidikan dengan memfasilitasi proses belajar mengajar yang kondusif, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas belajar siswa.

5.     Macam-Macam Organisasi

Menurut dari sumber yang saya dapat . Organisasi terbagi menjadi tiga. Organisasi Niaga, Organisasi Sosial dan Organisasi Regional & Internasional.

Berikut ini adalah penjelasan dari ketiga Organisasi tersebut:

a.      Organisasi Niaga

Organisasi Niaga adalah organisasi yang tujuan utamanya mencari keuntungan
Macam-macam Organisasi Niaga :

a)      Perseroan Terbatas (PT)‏

b)      Perseroan Komanditer (CV)‏

c)       Firma (FA)‏

d)       Koperasi

e)       Join Ventura

f)        Trus

g)       Kontel

h)      Holding Company

b.      Organisasi Sosial

Organisasi Sosial adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat
Jalur pembentukan organisasi Kemasyarakatan :

a.      Jalur Keagamaan

b.      Jalur Profesi

c.       Jalur Kepemudaan

d.      Jalur Kemahasiswaan

e.      Jalur Kepartaian & Kekaryaan

c.       Organisasi Regional

Organisasi Regional adalah organisasi yang luas wilayahnya meliputi beberapa negara /Organisasi Internasional,

Organisasi Internasional adalah organisasi yang anggota-anggotanya meliputi negara di dunia.

Macam-macam organisasi internasional

UN                               : United Nation = PBB (1945)

UNESCO                      : the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization                                  (16 November 1945)

ICRC                            : International Committee of the Red Cross (1863) = Palang Merah,                                     gerakan bantuan kemanusiaan saat bencana alam atau peperangan.

ASEAN             : Association of Southeast Asian Nations = Perhimpunan Bangsa-                                          bangsa Asia Tenggara (PERBARA) ( Dibentuk 8 Agustus 1967,                                                memiliki 10 negara anggota, Timor Leste dan Papua Nugini hanya                                       sebagai pemantau, dan masih mempertimbangkan akan menjadi                                        anggota)

6.     Learning Organization

                organisasi pembelajaran adalah suatu konsep dimana organisasi dianggap mampu untuk terus menerus melakukan proses pembelajaran mandiri (self leraning) sehingga organisasi tersebut memiliki ‘kecepatan berpikir dan bertindak’ dalam merespon beragam perubahan yang muncul.

            Pedler, Boydell dan Burgoyne mendefinisikan bahwa organisasi pembelajaran adalah “Sebuah organisasi yang memfasilitasi pembelajaran dari seluruh anggotanya dan secara terus menerus mentransformasikan diri”. • Menurut Lundberg (Dale, 2003) menyatakan bahwa pembelajaran adalah “suatu kegiatan bertujuan yang diarahkan pada pemerolehan dan pengembangan keterampilan dan pengetahuan serta aplikasinya”. • Menurut Sandra Kerka (1995) yang paling konseptual dari learning organization adalah asumsi bahwa ‘belajar itu penting’, berkelanjutan, dan lebih efektif ketika dibagikan dan bahwa setiap pengalaman adalah suatu kesempatan untuk belajar.

            Dimensi Learning Organization Peter Senge (1999) mengemukakan bahwa di dalam learning organization yang efektif diperlukan 5 dimensi yang akan memungkinkan organisasi untuk belajar, berkembang, dan berinovasi yakni:

1.      Personal Mastery Kemampuan untuk secara terus menerus dan sabar memperbaiki wawasan agar objektif dalam melihat realitas dengan pemusatan energi pada hal-hal yang strategis. Organisasi pembelajaran memerlukan karyawan yang memiliki kompetensi yang tinggi, agar bisa beradaptasi dengan tuntutan perubahan, khususnya perubahan teknologi dan perubahan paradigma bisnis dari paradigma yang berbasis kekuatan fisik ke paradigma yang berbasis pengetahuan.

2.      Mental Model Suatu proses menilai diri sendiri untuk memahami, asumsi, keyakinan, dan prasangka atas rangsangan yang muncul. Mental model memungkinkan manusia bekerja dengan lebih cepat. Namun, dalam organisasi yang terus berubah, mental model ini kadang-kadang tidak berfungsi dengan baik dan menghambat adaptasi yang dibutuhkan. Dalam organisasi pembelajar, mental model ini didiskusikan, dicermati, dan direvisi pada level individual, kelompok, dan organisasi.

3.      Shared Vision Komitmen untuk menggali visi bersama tentang masa depan secara murni tanpa paksaan. Oleh karena organisasi terdiri atas berbagai orang yang berbeda latar belakang pendidikan, kesukuan, pengalaman serta budayanya, maka akan sangat sulit bagi organisasi untuk bekerja secara terpadu kalau tidak memiliki visi yang sama. Untuk menggerakkan organisasi pada tujuan yang sama dengan aktivitas yang terfokus pada pencapaian tujuan bersama diperlukan adanya visi yang dimiliki oleh semua orang dan semua unit yang ada dalam organisasi.

4.      Team Learning Kemampuan dan motivasi untuk belajar secara adaptif, generatif, dan berkesinambungan.

5.      System Thinking Organisasi pada dasarnya terdiri atas unit yang harus bekerja sama untuk menghasilkan kinerja yang optimal.

Berdasarkan hasil penelitian Tjakraatmaja (2002) dihasilkan temuan bahwa untuk membangun learning organization dibutuhkan tiga pilar yang saling mendukung, yaitu :

1.      Pembelajaran Individual (individual learning),

2.      Jalur Transformasi Pengetahuan,

3.      Pembelajaran Organisasional (organizational learning).

7.      Visi dan Misi

a.     Pengertian Visi.

Visi adalah suatu pandangan jauh tentang perusahaan, tujuan - tujuan perusahaan dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Visi itu tidak dapat dituliskan secara lebih jelas menerangkan detail gambaran sistem yang ditujunya, dikarenakan perubahan ilmu serta situasi yang sulit diprediksi selama masa yang panjang tersebut. Beberapa persyaratan yang hendaknya dipenuhi oleh suatu pernyataan visi:

1.      Berorientasi ke depan

2.      Tidak dibuat berdasarkan kondisi saat ini

3.      Mengekspresikan kreatifitas

4.      Berdasar pada prinsip nilai yang mengandung penghargaan bagi masyarakat

b.     Pengertian Misi

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan Visi. Misi perusahaan adalah tujuan dan alasan mengapa perusahaan itu ada. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan.

Berikut adalah contoh visi dan misi organisasi selengkapnya, dimana contoh visi dan misi disini diambil dari visi dan misi organisasi masyrakat (Ormas) Nasional Demokrat.

Contoh Visi :     “Kemerdekaan Indonesia yang Utuh”!

Contoh Misi

1.      Membangun Politik Solidaritas. Berarti menata kembali demokrasi melalui partisipasi rakyat dari tingkat lokal hingga terbentuknya solidaritas nasional (melalui jalur partai politik dan non-partai politik), memantapkan reformasi birokrasi sebagai pelayan rakyat dan bukan alat kekuasaan, negara-bangsa dan negara konstitusional yang kuat.

2.      Menggerakkan Ekonomi Emansipatif dan Partisipatif . Berarti menggerakkan potensi manusia yang produktif (perluasan kesempatan lapangan kerja, kemampuan kewirausahaan dan akses permodalan, khususnya di pertanian, pedesaan, dan maritim), penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam secara bergotong-royong, bernilai tambah, dan berwatak nasional, keberpihakan kepada UMKM, serta restorasi industri dasar dan industri olahan.

3.      Menumbuh-kembangkan Budaya Gotong Royong . Berarti merestorasi pendidikan karakter bangsa yang menjunjung tinggi pluralisme, kebebasan berekspresi, solidaritas sosial (tolong-menolong), penghargaan terhadap budaya lokal; membangun ilmu pengetahuan berbasis warisan budaya bangsa; memajukan teknologi tepat guna.

BAB: III

PENUTUP

1.      Kesimpulan.

Organisasi adalah wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya belum dapat dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri. Atau sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama. Organisasi yang pertama kali kita kenal dalam kehidapan ini adalah kelurg

Secara garis besar Organisasi memiliki beberapa unsur, sebagai berikut:

1.      Organisasi merupakan sistem.

2.      Adanya pola aktivitas.

3.      Adanya sekelompok orang.

4.      Adanya tujuan yang telah ditetapkan.

5.      Kerja sama.

6.      Sistem koordinasi.

7.      Pembagian tugas dan tanggung jawab.

8.      Sumber daya organisasi.